Setelah Food Estate, Kini Pemerintah Bangun Shrimp Estate, WALHI: Kerusakan Berlanjut ke Pesisir!

GLEGAR.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mengembangkan proyek shrimp estate yang dapat mengancam ekosistem mangrove di Tanah Air. 

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Parid Ridwanuddin mengatakan, proyek ini memiliki konsep yang sama dengan food estate yang terbukti telah gagal dan merusak lingkungan. 

“Konsep food estate yang di hutan disalin ke pesisir. Jadi kalau di darat atau di hutan kita tahu gagal, nah kegagalan ini ingin diulang di pesisir,” ujar Parid dalam diskusi di Jakarta pada Selasa, 23 Januari 2024. 

Parid menjelaskan shrimp estate yang tengah dibangun oleh pemerintah itu berfokus pada komoditas udang vaname. 

Komoditas itu dipilih karena mempunyai pasar yang tinggi di luar negeri dan domestik. Lokasi proyek shrimp estate, di antaranya di Kebumen Jawa Tengah. 

Selain itu, Parid mengungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah meresmikan lagi shrimp estate di Sumba, Nusa Tenggara Timur. 

Lahan pesisir yang dibuka di Sumba, ujar Parid, sangat luas sehingga berdampak pada semakin menyusutnya ekosistem mangrove. 

Menurut dia, proyek shrimp estate ini adalah sebuah ironi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap membawa isu pelestarian mangrove. 

Bahkan, Indonesia dipilih menjadi ketua bersama Climate Allince pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau Conference of the Parties (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab. 

Dalam forum itu, Indonesia dipilih untuk memimpin puluhan negara yang memiliki konsentrasi terhadap ekosistem mangrove. 

“Tetapi kebijakan di dalam negeri justru malah bertabrakan atau kontradiksi, di antaranya kalau soal shrimp estate ini,” ucap Parid. 

Ia pun mengecam proyek shrimp estate ini karena berpotensi mengulang kegagalan food estate. 

Menurutnya, proyek shrimp estate dapat membuat hutan mangrove habis dan hilangnya banyak wilayah-wilayah pesisir yang selama ini dikelola masyarakat.

Sumber: Tempo