PDIP Isyaratkan Berdamai Dengan Presiden Jokowi Jelang Pilpres 2024, Ini Syaratnya!

GLEGAR.COM – Kondisi panasnya suhu politik antara PDIP dan Presiden Jokowi terus bergulir.

Meski begitu, nyatanya PDIP tak menutup kemungkinan jika harus berdamai dengan Jokowi.

Bahkan, sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan kembali berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Oh iya, itu kan tujuan berpolitik adalah itu (berkomunikasi),” kata Hasto saat ditemui di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Hasto menjelaskan, dalam berpolitik PDIP membuka komunikasi dengan siapapun sepanjang mengedepankan kedaulatan rakyat.

“Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Dia menegaskan selama seorang pemimpin lebih mengedepankan kepentingan masyarakat ketimbang keluarga, maka tak ada jarak dengan PDIP.

“Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan atau keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami,” ucap Hasto.

Hasto menuturkan bahwa PDIP merupakan partai wong cilik dan memiliki akar sejarah sejak sebelum bangsa Indonesia merdeka.

“Sama juga dengan PPP, sehingga DNA kami adalah DNA kerakyatan, DNA keberpihakan pada wong cilik, DNA konsistensi pada amanat konstitusi. Itu yang menjadi sikap kami,” ungkapnya.

Hubungan Jokowi dengan PDIP memang belakangan ini tampak merenggang, terutama menghadapi dinamika politik Pilpres 2024.

Hal ini bermula ketika lolosnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Selain itu, terpilihnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertebal jaraknya hubungan PDIP dan Jokowi.

Menteri PDIP Mundur

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri disebut menolak permintaan sejumlah kader yang menjadi menteri buat mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Megawati menolak usulan itu karena dinilai bisa memicu gejolak politik.

“Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan,” kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Menurut Hasto, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres dan melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 dinilai kontroversial.

“Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting,” ucap Hasto.

“Karena ujung-ujungnya kan rakyat, Pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap 5 tahun. Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat akan diutamakan,” sambung Hasto.

Menurut Hasto, saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah upaya meningkatkan kualitas Pemilu supaya tetap berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurut Hasto, jika menengok sejarah seperti yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, sejumlah menteri memutuskan mengundurkan diri dari kabinet yang akhirnya memicu guncangan politik.

“Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan keguncangan politik itu? PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara,” ucap Hasto.

“Bukan sekadar ambisi perorangan. Kalau ambisi kekuasaan gampang, dengan diperpanjang masa jabatan presiden, PDI-P akan mendapatkan manfaat, tetapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat,” sambung Hasto.

Pada pekan lalu juga berembus kabar mengenai sejumlah menteri bersiap mengundurkan diri.

Salah satu nama yang disebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Akan tetapi, Sri Mulyani membantah kabar dia akan mengundurkan diri.

“Saya bekerja,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak terjadi persoalan di tubuh Kabinet Indonesia Maju, menanggapi isu sejumlah menteri yang akan mengundurkan diri.

”Setiap hari, kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari kita rapat internal. (Rapat) dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri,” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (20/1/2024). Dia juga mengatakan, sampai saat ini masih terus melakukan rapat rutin dengan anggota kabinet.

”Ya, kabarnya (soal isu menteri mundur) dari siapa? Kita tiap hari, dari pagi sampai sore. Pagi, siang, malam kita rapat; rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas. Selalu, enggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap dua jam, gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga. Enggak ada masalah,” papar Jokowi.

Sumber: Tribun