Slider Widget

Responsive Advertisement

Mahfud Bakal Kembalikan UU KPK Lama, KPK: Kok Baru Disuarakan Saat jadi Cawapres?


GLEGAR.COM - Menkopolhukam Mahfud Md mengusulkan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sebuah lembaga. Mahfud juga mengusulkan agar Undang-undang (UU) KPK dikembalikan seperti saat sebelum revisi.

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango, menilai usulan yang disampaikan Mahfud itu boleh-boleh saja.

"Mengenai pernyataan-pernyataan yang mau mengganti nama KPK, upaya mengembalikan lagi UU KPK 32/2002, sah-sah saja bagi mereka untuk menyampaikan itu," ujar Nawawi saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (17/1/2024).

Namun yang menjadi pertanyaan bagi Nawawi, kenapa usulan itu disampaikan Mahfud saat menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Padahal dikatakan Nawawi, Mahfud sudah lama menjabat Menko Polhukam.

"Cuma untuk Prof. Mahfud alangkah lebih baik pada waktu itu diucapkan ketika beliau belum cawapres," ucap Nawawi.

Sebelumnya, Mahfud MD ingin mengembalikan Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Undang-undang lama sebelum dilakukan revisi demi mengembalikan kejayaan dan marwah lembaga antirasuah tersebut.

"Untuk KPK yang sekarang, saya kepercayaan agak kurang, tapi menurut saya KPK masih diperlukan. Karena dulu KPK punya masa jayanya dengan Undang-undang yang dulu. Kalau saya terus terang, Undang-undangnya dikembalikan aja ke dulu, itu yang penting," papar Mahfud saat menyampaikan gagasan dan visinya di kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Selain itu, alasan Mahfud ingin mengganti KPK dari Komisi menjadi lembaga, karena komisi bersifat ad hoc atau sementara.

"Jangan komisi, karena komisi itu biasanya dianggap jangka pendek meskipun tergantung pada maksud pembuatnya. Tapi biasanya dianggap adhoc, sementara,” tuturnya saat mengisi kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen, Senin (15/1/2024).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa pemerintah selalu mendorong upaya penguatan KPK. Hal itu juga menjadi salah satu rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum.

“Kalau mau dikuatkan, kuatkan sekalian. Kita kuatkan saja. Kita bisa usulkan itu,” ucap Mahfud.
Sumber: inilah.

Give Comments